NUSANEWS - Desakan agar Pemerintah cq Kemenkominfo membuka blokir akses sosial media sudah diteriakkan banyak lembaga. Hanya saja, dengan dalih untuk membendung liarnya informasi yang menganggu keamanan negara, Pemerintahan Joko Widodo bergeming! Sosmed tetap diblokir tanpa batas waktu.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pemblokiran sosmed melanggar hak publik yang paling mendasar, yakni mendapat informasi bahkan merugikan secara ekonomi.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menegaskan, pemblokiran secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.
Menurut Tulus, pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas.
“Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa "dikit dikit blokir". Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur,” kata Tulis dalam siaran pers (24/05).
Pernyataan keras terkait pemblokiran sosmed disampaikan diplomat senior Hazairin Pohan.
“Rejim ini kagum dengan RRT, jadi model censorship gak masuk diakal made in RRT pun diterapkan.. Masa Youtube, WA dsb dibloked karena parno?” tulis Haz Pohan di akun Twitter @hazpohan.
@hazpohan menambahkan: “Saking kagumnya ama RRT negeri ini pun dikelola gaya RRT, semua disensor, dan gaya komunis dihidupkan demi kelanggengan kekuasaan. But one day, democracy will hit China dan this country will fell apart..Indonesia tidak..”
Saking kagumnya ama RRT negeri ini pun dikelola gaya RRT, semua disensor, dan gaya komunis dihidupkan demi kelanggengan kekuasaan.— Haz Pohan (@hazpohan) 24 Mei 2019
But one day, democracy will hit China dan this country will fell apart..
Indonesia tidak..
Lalu sampai kapan batas waktu pemblokiran itu? Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pemblokiran ini akan kembali dibuka jika situasi sudah kondusif. Itu pun bergantung pada instruksi pihak keamanan.
"Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri," kata Rudiantara sebagaimana dikutip KompasTekno (24/05).
SUMBER
