Polemik relawan asing yang diminta pergi dari Palu, Sulawesi Tengah disoroti Gerindra. Gerindra menganggap pemerintah ironis dan arogan.
"Ironis dan terlihat arogansi sikap pemerintah terhadap relawan asing, tapi di sisi lain menerima dengan tangan terbuka bantuan barang dan finansial," kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018).
Politikus yang akrab disapa Sara ini mengakui bahwa ada aturan soal relawan asing, namun dia menuding pemerintah tidak konsisten soal hal ini. Dia membandingkan kondisi di Lombok dan Palu.
"Ya memang regulasi itu ada untuk keamanan relawan dan keamanan nasional, tapi selama ini regulasi tidak dijalankan konsisten dari Lombok sampai Palu. Belum lagi minimnya sosialisasi aturan itu yang membuat semuanya terlihat tidak jelas," tegasnya.
Sara bertanya-tanya kapan pemerintah membuka lebar akses untuk bantuan asing termasuk keahlian dan akses perlengkapan relawan asing. Menurutnya, negara saat ini sudah kesulitan memenuhi kebutuhan korban bencana.
"Perlu seberapa parah kondisi korban dan lokasi gempa untuk pintu bantuan dibuka seluas-luasnya? Saran saya regulasi cukup dengan 'police background check certificate' yang dimintakan dari setiap relawan asing dan berkolaborasi dengan organisasi lokal," ungkap keponakan Prabowo Subianto itu.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk transparan soal penyaluran bantuan. Kalau perlu, KPK harus turun tangan.
"KPK perlu mengawasi dan mengawal penyaluran bantuan untuk menghindari penyimpangan. KPK pernah membuka kantor di Aceh saat bencana Aceh, dan hal yang sama perlu dilakukan di Palu," ujar Sara.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan perihal para relawan asing ini. Sutopo menyebut para relawan asing itu tidak berizin dan tidak berkoordinasi.
"Relawan asing yang diminta keluar Palu adalah relawan asing yang tidak memiliki ijin dan tidak berkoordinasi sebelumnya. Mereka menggunakan visa turis," kata Sutopo saat dikonfirmasi, Kamis (11/10/2018).
"Relawan asing bidang SAR dan medis tidak diperlukan," tegasnya.
SUMBER
