Saat memaparkan visi misi dalam debat capres ke empat 30 Maret 2019, Jokowi menyebut diperlukan pemerintahan dilan. Pemerintahan digital melayani.
Penyataan itu mendapat kritik cadas dari dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Maimon Herawati karena pada debat sebelumnya Jokowi justru “jualan” aneka kartu.
“Dilan....Digital melayani.... Lha, piye Jal. Katanya kemarin serba kartu ini ituh. Kalau konsepnya digital melayani, artinya ya card-less Masbro. Tanpa kartu. Cukup NIK yang terkonek ke semua sistem.... Eh tapi deng, bukannya nanti jika begini akan kebuka satu NIK dipake ratusan orang, yes?,” tulis Maimon Herawati melalui akun Facebook pribadinya.
Ia pun mempertanyakan apakah konseptor konten debat pertama berbeda dengan debat saat ini.
“Ini konseptor konten debat pertama dengan yang sekarang beda orang, ya? Dari tebar-tebar kartu, jadi tanpa kartu.”
SUMBER
Ia pun mempertanyakan apakah konseptor konten debat pertama berbeda dengan debat saat ini.
“Ini konseptor konten debat pertama dengan yang sekarang beda orang, ya? Dari tebar-tebar kartu, jadi tanpa kartu.”
SUMBER
