Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengaku kecewa terhadap pemerintah yang tak serius dalam mengantisipasi bencana.
Yang terbaru, di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan terkena tsunami di Selat Sunda tadi malam.
Dia pun mengatakan, anggaran BMKG dirasa selama tiga tahun terakhir semakin menurun.
Jadi tak heran, bila 22 alat pendeteksi gelombang pasang dan tsunami (buoy) tidak berfungsi sejak 2012.
"Maka hari ini kami kembalikan keseriusan pemerintah," kata Fary di Jakarta, Minggu (23/12/2018).
Tak lupa, Ketua DPP Partai Gerindra ini menyampaikan turut berduka cita kepada seluruh warga yang terdampak tsunami di Selat Sunda,baik secara moral maupun materiil.
"Kita sudah berkomitmen dengan seluruh mitra kerja Komisi V untuk fokus menangani tanggap bencana," jelasnya.
Sebelumnya, BNPB menduga penyebab tsunami di Selat Sunda karena kombinasi dua faktor alam. Pertama longsoran bawah laut akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, kedua fenomena gelombang pasang karena bulan purnama.
"Kemungkinan penyebabnya adalah adanya longsoran bawah laut akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, yang kemudian bersamaan dengan gelombang pasang karena bulan purnama," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Kantor BPBD DIY, Minggu (23/12/2018).
SUMBER
Tak lupa, Ketua DPP Partai Gerindra ini menyampaikan turut berduka cita kepada seluruh warga yang terdampak tsunami di Selat Sunda,baik secara moral maupun materiil.
"Kita sudah berkomitmen dengan seluruh mitra kerja Komisi V untuk fokus menangani tanggap bencana," jelasnya.
Sebelumnya, BNPB menduga penyebab tsunami di Selat Sunda karena kombinasi dua faktor alam. Pertama longsoran bawah laut akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, kedua fenomena gelombang pasang karena bulan purnama.
"Kemungkinan penyebabnya adalah adanya longsoran bawah laut akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, yang kemudian bersamaan dengan gelombang pasang karena bulan purnama," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Kantor BPBD DIY, Minggu (23/12/2018).
SUMBER
