NUSANEWS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan, karena pengusaha wanita terus menunjukkan keengganan mereka untuk mengakses layanan perbankan. Hal ini tidak hanya bagus untuk wanita tersebut, namun juga untuk keluarganya.
Populasi perempuan di Indonesia hampir setengah dari total populasi Indonesia. Jika dilihat dari usianya, 86 juta perempuan berada pada usia produktif, yaitu usia 20-64 tahun. Investasi pada perempuan dan remaja perempuan menjadi penting.
Sri Mulyani menilai, peningkatan akses keuangan bagi perempuan di Indonesia menjadi semakin mendesak, bukan hanya karena kebutuhan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan, tetapi juga karena sifat demografinya. Menurutnya, teknologi bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan.
"Kebijakan pemerintah juga terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Dulu Pemerintah menggunakan pos untuk mengirimkan bantuan dana untuk masyarakat miskin. Tapi sekarang pemerintah langsung mengirimkan ke rekening bank langsung ke keluarga miskin. Ini juga menghilangkan biaya tinggi dalam melaksanakan kebijakan," kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya dalam acara Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison di Bali, Kamis (11/10).
Dia menjelaskan, Indonesia belajar dari pemerintah Kanada dalam menerapkan kebijakan. Hal ini didasari oleh pengalamannya ketika bertemu Menteri Keuangan Kanada yang menyampaikan bahwa sebelum membuat kebijakan, perlu menanyakan dan melihat dampaknya terhadap kaum perempuan.
Isu-isu yang dihadapi perempuan ketika mengakses keuangan harus disikapi secara holistik, melampaui masalah persyaratan kredit dan biaya. Semua harus memahami bahwa isu seputar pengusaha wanita adalah unik dan solusi "one gender fit all" adalah tidak cocok. Sangat menarik untuk dicermati, bahwa perempuan pengusaha terus menunjukkan keengganan untuk mengakses layanan perbankan.
Ada tiga alasan utama mengapa perempuan pengusaha tidak meminjam dari bank: pertama, tingkat bunga yang tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari keluarga dan teman; kedua, prosedur dan dokumen yang rumit; dan ketiga adalah kurangnya kebutuhan atau keinginan. Selain itu, persyaratan bank yang mewajibkan adanya agunan menjadi alasan lain mengapa pemilik usaha kecil khususnya perempuan tidak meminjam dari bank.
Karena kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mengakses instrumen perbankan, perempuan pengusaha cenderung menggunakan sebagian dari hasil mereka untuk berinvestasi dalam modal. Sayangnya beberapa wanita mungkin tidak dapat membuat keputusan ini secara independen karena ketergantungan mereka pada pemangku kepentingan lain atau anggota keluarga.
Pemerintah pun telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan, yaitu pelatihan pengusaha, program literasi keuangan, meningkatkan pencairan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 120 triliun yang dialokasikan tahun ini menjadi Rp 123,53 triliun karena meningkatnya permintaan untuk kredit UMKM.
Selain KUR, pemerintah juga telah meluncurkan dan menyalurkan skema kredit untuk usaha ultra mikro (UMi). Guna melengkapi skema-skema ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalokasikan sekitar Rp 100 milyar pada 2018, untuk membiayai perusahaan-perusahaan startup melalui lembaga pengelolaan dana dengan suku bunga rendah, 4,5 persen per tahun.
SUMBER
