Gubernur DKI Anies Baswedan diminta mengevaluasi kinerja seluruh Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Evaluasi diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola BUMD Jakarta dalam rangka mengawasi dan sekaligus memastikan sehat atau tidaknya bisnis masing-masing perseroan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari mengatakan, terdapat beberapa BUMD DKI yang saat ini kinerjanya stagnan.
Dia menyebut, sejumlah performa perusahaan plat merah milik Pemprov DKI Jakarta belum optimal.
"Menurut saya kinerja BUMD DKI saat ini belum maksimal. Walau ada beberapa yang sudah baik, namun masih perlu peningkatan disana sini. Sehingga, optimalisasi kemampuan BUMD perlu menjadi perhatian bagi Dirut-dirutnya," kata politikus Hanura itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
"Siapapun yang menangani BUMD DKI harus sudah berpikir tentang profesional," sambung Ruslan.
Ruslan mengungkapkan, bahwa keberadaan BUMD DKI sangat penting dalam menopang pembangunan dan kehidupan masyarakat Ibu Kota.
Menurutnya, bukan saja kinerja karyawan yang harus terus dibenahi, tetapi juga program-program yang menjadi tupoksi masing-masing. Mereka perlu lebih berdaya guna dan berhasil demi masyarakat Jakarta.
Selain itu, kata dia, perencanaan sistematis yang lebih terarah dengan kemampuan pengelolaan dan kemampuan SDM harus lebih baik lagi.
"Sehingga 3 tahun kedepan BUMD kita harus mampu menjadi primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta," ujar dia.
Untuk itu, dia menyarankan, agar pengawasan terhadap kinerja direksi BUMD-BUMD lebih seksama dan ditingkatkan.
"Disamping itu para pemegang perusaan setiap tahun harus mempresentasikan secara jelas dan terang benderang dari target hingga hasil yang akan dicapai serta evaluasi deviden yang akan diberikan," terang dia.
"Kalau boleh jujur dari sekian banyak BUMD kita baru beberapa yang mampu memperoleh nilai 6 selebihnya masih dibawah 6 bahkan ada yang nilainya 4.5. Hal ini tercermin dari pendapatan deviden. Gagalnya program. Penimbunan dana yang cuma berharap dari penghasilan bunga saja," pungkas Ruslan.
Seperti diketahui, sebelumnya evaluasi kinerja dan perombakan direksi BUMD DKI dinilai lamban. Padahal, hal itu merupakan salah satu agenda penting yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpina Anies.
Pada awal-awal berkantor di Balai Kota DKI, Anies melalui Tim Sinkronisasi menyatakan bahwa perombakan direksi BUMD akan dilakukan setidaknya enam bulan setelah pemerintahan baru berjalan.
Keputusan perombakan diambil setelah melakukan penilaian yang objektif dan profesional kepada para direksi. Namun, hingga kini belum banyak dierkasi BUMD yang direshuffe.
SUMBER
