NUSANEWS - Sektor financial technology atau fintech di Indonesia terus berkembang dan dinilai bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Selain itu, fintech juga bisa meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah tak akan menetapkan aturan yang ketat di sektor fintech. Sebab, aturan yang ketat justru menghambat ide dan gagasan di sektor tersebut.
Sebaliknya, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menyikapi perkembangan teknologi.
"Seperti 25 tahun yang lalu, kita tidak boleh terburu-buru untuk regulasi ini, tapi kita harus biarkan mereka tumbuh lebih dulu," kata Jokowi dalam sambutannya di The Bali Fintech Agenda IMF-WB, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).
"Jadi kita harus sikapi gelombang inovasi dengan regulasi yang soft dan ruang keamanan untuk inovasi masyarakat," lanjutnya.
Jokowi menuturkan, saat ini di Indonesia banyak menggunakan regulasi lama yang dianggap terlalu mengekang. Akibatnya, masyarakat justru lebih banyak memanfaatkan internet yang tak ada regulasinya.
"Kapasitas bandwith sudah meningkat pesat, sekarang istilahnya semua hal jadi viral. Apa arti ini semua? Artinya, regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumen menuju ranah internet yang tidak teregulasi, akhirnya kita mendorong mereka semakin jauh dari ruang regulasi kita," jelasnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan regulasi yang terlalu ketat justru tak akan mendorong perekonomian. Bahkan, perekonomian justru kehilangan potensinya untuk tumbuh.
"Kalau regulasi terlalu ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang cyber. Kita nanti tidak hanya mengaturnya, tapi juga kehilangan potensinya," tambahnya.
SUMBER
