NUSANEWS - Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September seharusnya menjadi peringatan pemerintah untuk menghentikan impor produk pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menjelaskan, pemerintah perlu mewaspadai segala terberat agar diselesaikan secara bijak. Peringatan terakhir dan terbukti saat ini adalah terkait tantangan energi, daya beli dan pangan. Dalam tiga hal itu, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan rasa puas, nyaman dan aman kepada masyarakat.
"Pada momen Hari Tani Nasional tahun ini saya sangat berharap kepada pemerintah agar berjanji yang akan ditepati yakni memajukan petani negeri ini maju dan berjaya. Ketika petani maju dan berjaya maka negara ini akan segera menemukan kedigdayaannya baik di mata rayat sendiri maupun di mata negara lain," paparnya kepada wartawan, Selasa (25).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menguraikan bahwa lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960 menjadi patokan sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Isu yang dibawa adalah hak kepemilikan atas tanah namun dilihat bahwa hingga saat ini turunan program perlindungan hak atas tanah tidak dilakukan secara komprehensif. Misal UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah disahkan hampir sepuluh tahun tapi dampaknya minim. Lahan terus terkonversi tanpa ada upaya pengganti secara serius.
Akmal menambahkan, petani Indonesia hanya ingin sederhana. Di mana, pemerintah hanya diminta menjamin keterjangkauan harga, pendidikan murah dan jaminan kesehatan yang baik. Tiga hal itu yang masih menjadi keluh kesah petani sehingga belum dapat dikatakan maju apalagi berjaya.
"Saya harap pemerintah mendengar aspirasi petani yang saya bawa ini sebagai awalan masukan penyampaian kepada menteri pertanian yang juga semoga diteruskan kepada presiden," pungkasnya. [wah]
SUMBER
